sosped

KONTRAK PERKULIAHAN




I. Deskripsi Mata Kuliah:
Mata kuliah ini membahas, hakekat dan ruang lingkup sosiologi pedesaan, keterkaitan sosiologi pedesaan dengan sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya, konsep-konsep desa, bentuk-bentuk desa, sejarah dan struktur pemerintahan desa, lembaga sosial pedesaan, keagrariaan dan petani serta ekologi pedesaan, desa dalam perspektif Durkheimian, Weberian, dan Marxian; desa dalam perspektif pembangunan di Indonesia, gender di pedesaan, strategi pembangunan pedesaan, dinamika dan perubahan sosial pedesaan, perbandingan pedesaan Indonesia dengan pedesaan di negara-negara lain.

II. Tujuan Instruksional Umum:
Setelah perkuliahan ini berlangsung mahasiswa memahami:
a. hakekat dan ruang lingkup sosiologi pedesaan
b. keterkaitan antara sosped dng sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya
c. konsep-konsep desa, keagrariaan dan petani pedesaan
d. bentuk-bentuk desa, ekologi pedesaan
e. sejarah dan struktur pemerintahan desa
f. lembaga sosial pedesaan, perekonomian pedesaan
g. desa dalam perspektif Durkheimian
h. desa dalam perspektif Weberian
i. desa dalam perspektif Marxian
j. desa dalam perspektif pembangunan
k. gender dan strategi pembangunan pedesaan
l. dinamika dan perubahan sosial pedesaan
m. perbandingan pedesaan Indonesia dengan pedesaan di negara-negara lain

III. Strategi Perkuliahan:
Untuk mencapai perkuliahan maka dilakukan berbagai pendekatan/ strategi, antara lain: ceramah kelas, diskusi kelompok, praktek lapangan (PL).
Ceramah dilakukan pertemuan 1 s.d 8
Ujian Tengah Semester (UTS) di pertemuan ke-9
PL dilakukan pada pertemuan ke-10
Diskusi kelompok dilakukan pada pertemuan ke 11-14
Ujian Akhir Semester (UAS) pada pertemuan ke-15

IV. Sistematika Materi dan Jadwal Perkuliahan:
Ke Materi Kuliah Bahan Bacaan
1 - Hakekat dan ruang lingkup sosiologi pedesaan
- keterkaitan antara sosiologi pedesaan dengan disiplin ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya
• Kartohadikoesoemo, Soetardjo (1965), Desa, Sumur Bandung, Bandung
• Sanderson, Stephen, K (1993), Sosiologi Makro, Terjemahan, CV Rajawali, Jakarta
• Slamet, Ina. E (1965), Pembangunan Masyarakat Desa, Bhratara, Jakarta
• Tjondronegoro, SMP (1999), Keping-keping Sosiologi dari Pedesaan, Dirjen Dikti, DPK, Jakarta
2 - konsep-konsep desa
- bentuk-bentuk/tipe desa
- sejarah dan struktur pemerintahan desa
- lembaga sosial pedesaan • Tjondronegoro, SMP (1999), Keping-keping Sosiologi dari Pedesaan, Dirjen Dikti, DPK, Jakarta
• Tjondronegoro, SMP (1999), Sosiologi Agraria, Penyunting MT Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi, Akatiga, Bandung
• Burger, DH dan Prajudi (1962), Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Djilid 1 dan 2, Pradnjaparamita, Jakarta
• Dharmawan, A.H, editor (2006) Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan, LPPM-IPB, Bogor

3 - keagrariaan dan petani pedesaan
- ekologi pedesaan
- perekonomian pedesaan • Tjondronegoro, SMP (1999), Keping-keping Sosiologi dari Pedesaan, Dirjen Dikti, DPK, Jakarta
• Burger, DH dan Prajudi (1962), Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Djilid 1 dan 2, Pradnjaparamita, Jakarta
• Sayogyo (1982) Perekonomian Desa, Obor, Jakarta
• Kasryno, Faisal (1984), Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Obor, Jakarta
• Boeke JH (1983), Prakapitalisme di Asia, Terjemahan, Sinar Harapan, Jakarta
• Sayogyo (1987), Ekologi Pedesaan, Penyunting, Obor, Jakarta
• Boeke, J.H (1983), Prakapitalisme di Asia, Terjemahan, Sinar Harapan, Jakarta
• Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni (1998), Petani dan konflik Agraria, Akatiga, Bandung
• Soetomo, Greg (1997), Kekalahan Manusia Petani, Kanisius, Yogyakarta
•
4 - desa dalam perspektif Durkheimian
• Johnson, Doyle Paul (1994), Teori Sosiologi, Klasik dan Modern, Terjemahan, PT Gramedia, Jakarta
• Clements, Keikn, P (1999) Teori Pembangunan; Dari Kiri ke Kanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
• Nasikun (1998), “Teori dan Konsep Studi Pedesaan”, Kursus Singkat,PAU-SS-UGM, Yogyakarta
5 - desa dalam perspektif Weberian
• Johnson, Doyle Paul (1994), Teori Sosiologi, Klasik dan Modern, Terjemahan, PT Gramedia, Jakarta
• Evers, Hans-Dieter (1988), Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern, Terjemahan, Obor, Jakarta
• Clements, Kevin, P (1999) Teori Pembangunan; Dari Kiri Nasikun (1998), “Teori dan Konsep Studi Pedesaan”, Kursus Singkat,PAU-SS-UGM, Yogyakarta ke Kanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
•
6 - desa dalam perspektif Marxian
• Johnson, Doyle Paul (1994), Teori Sosiologi, Klasik dan Modern, Terjemahan, PT Gramedia, Jakarta
• Evers, Hans-Dieter (1988), Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern, Terjemahan, Obor, Jakarta
• Clements, Kevin, P (1999) Teori Pembangunan; Dari Kiri ke Kanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
• Nasikun (1998), “Teori dan Konsep Studi Pedesaan”, Kursus Singkat,PAU-SS-UGM, Yogyakarta

7 - desa dalam perspektif pem-bangunan
• Hoogvelt, Ankie MM (1985), Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Terjemahan, CV Rajawali, Jakarta
• Ali, Medekhan (2006), Orang Desa: Anak Tiri Perubahan, Averroes Press, Malang
• Korten, DC dan Sjahrir (1988), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Terjemahan, Obor, Jakarta
• Soetomo, Greg (1997), Kekalahan Manusia Petani, Kanisius, Yogyakarta

8 - gender di pedesaan
- strategi pembangunan pedesaan
• Korten, DC dan Sjahrir (1988), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Terjemahan, Obor, Jakarta
• Long, Norman (1987), Sosiologi Pembangunan Pedesaan, Terjemahan, Bina Aksara, Jakarta
• Clements, Kevin, P (1999) Teori Pembangunan; Dari Kiri ke Kanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
• Dharmawan, A.H, editor (2006) Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan, LPPM-IPB, Bogor
• Budiman, Arief (199 ), Pembagian Kerja secara Seksual, Gramedia, Jakarta

9 - UTS (Ujian Tengah Semester)

10 - Dinamika dan perubahan sosial pedesaan
• Kartodirjo, Sartono (1993), Pembangunan Bangsa, Aditya Media, Yogyakarta
• Sztompka, Piotr (2004), Sosiologi Perubahan Sosial, Terjemahan, Prenada, Jakarta
• Wertheim, WF (1999), Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Terjemahan, Tiara Wacana, Yogyakarta
11 - PL (Praktek Lapangan)

12 - diskusi kelompok
* proses-proses sosial
* lembaga-lembaga sosial
* group sosial
* organisasi sosial
* sistem status dan pelapisan sosial
* pola hubungan antarsuku
* pola komunikasi
* kekuasaan dan wewenang
* gender
13 - diskusi kelompok
* proses-proses sosial
* lembaga-lembaga sosial
* group sosial
* organisasi sosial
* system status dan pelapisan sosial
* pola hubungan antarsuku
* pola komunikasi
* kekuasaan dan wewenang
* gender
14 - perbandingan pedesaan Indonesia dengan pedesaan di negara-negara lain
• Fukutake, Tadashi (1989), Masyarakat Pedesaan di Jepang, PT Gramedia, Jakarta
• Wertheim, WF (1999), Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Terjemahan, Tiara Wacana, Yogyakarta
15 - Ujian Akhir Semester (UAS)


Hakekat dan Ruang Lingkup Sosiologi Pedesaan
• Lulusan SLTA  mudah melihat yang konkrit dan pragmatis
 wilayah sosiologi abstrak dan butuh waktu untuk me-
resapkannya dalam benak. Apalagi untuk sampai
kepada teoritisasi
 semua tergantung pada minat seseorang
 contoh:
Vilfredo Pareto (1848-1923) * ahli matematika
Talcott Parsons (1902-1979) * ahli ekonomi

Jembatan antar ilmu, dengan tokoh:
Karl Marx (1795-1866) * Ekonomi dan Sosiologi
GS Becker (1957-1988) * Ekonomi dan Sosiologi

Pengaruh ilmu Fisika dan kedokteran kehakiman
R Descartes (1596-1650)
F Bacon (1561-1626)
Ferry (Italia) * ilmu fisika

Howard Becker * kedokteran kehakiman/
Forensic

• Awal  ilmu sosiologi sangat dipengaruhi ilmu eksak atau mirip orga-
nisme tubuh manusia (biologi)
Tokoh:
H Spencer (1820-1903)
CH Darwin (1809-1882)

 dikenal sebagai fisika sosial  Quitelet * ahli statistik

• Sosiologi
 substansial
Tokoh :
Ibn Khaldun (1332-1406) MUQADDIMAH (9 jilid)
Jilid 1 (hampir 1000 halaman)  845
Isi :
- perubahan umat manusia secara umum (I)
- peradaban badui, bangsa dan kabilah, kondisi ke-
hidupan mereka (II)
- dinasti, kerajaan, khalifah, pangkat, pemerintahan,
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu (III)
- negeri dan kota, serta semua bentuk peradaban yg
terjadi disana (IV)
- aspek kehidupan (mencari keuntungan dan pertu-
kangan dan yang berkaitan dengan itu (V)
- macam ilmu pengetahuan, metode pengajaran dan
Kondisi yang berkaitan dengan itu
 formatial
Ahli filsafat Perancis Auguste Comte (1798-1857)
Sekitar 4 abad  bicara masyarakat  Ibn Khaldun
Course of Positive Philosophy
Hukum 3 tahap : - teologis
- metafisik
- positif

• Pendekatan dalam sosiologi beraneka ragam, seperti:
Sosiologi  kurang menarik jika mereka berkehendak sebagai “tukang”
yakni suka merekayasa dan bereksperimen serta mencapai
hasil nyata

 idealnya mereka adalah: kritis, analitis dan imaginative serta
dalam waktu panjang

 dengan ilmu alam (misalnya) prinsip bahwa keanekaragaman
budaya antarorang dan bangsa
dengan akal, akhlak dan nilai menambah variasi pula

Beberapa pendekatan:
i. Aliran : - aliran geografi
- aliran antropologi-sosial
- aliran psikologi
- dll

ii. Cakupan : makro dan mikro
- makro  berskala besar dalam kehidupan
masyarakat (sistem politik, ekono
mi, pola kehidupan keluarga, dan
bentuk dan system keagamaan)
Menekankan jaringan kerja dunia
dari berbagai masyarakat yang
saling berinteraksi.
- mikro  menekankan gaya komunikasi
verbal/nonverbal dalam hubungan
face-to-face, proses pengambilan
keputusan para hakim, integrasi ke
lompok, keanggotaan dalam klp.
Spesialisasi-spesialisasi (perkembangan kebutuhan masyarakat)
• sosiologi pedesaan
• sosiologi perkotaan
• sosiologi deviansi
• sosiologi gender
• sosiologi wanita
• sosiologi makanan
• sosiologi pembangunan
• sosiologi uang
• sosiologi lainnya

• Hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya
* Ilmu Ekonomi (ekonomika dan bisnis)  barang-barang dan pelayanan, distribusi dan pola-pola keuangan
* Ilmu politik  bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi pemerin-tahan
* Ilmu Antropologi  memberikan perhatian pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat baik primitive maupun kontemporer
* Ilmu Sejarah  membantu mendeskripsikan situasi sosial, permasalahan dan kejadian masa lalu hingga sekarang

• Hubungan (khusus) Sosiologi Pertanian dengan Sosiologi Pedesaan
Agricultural Sociology  Rural Sociology

Kesamaan
1. bisa disamakan dan berlaku pada penduduk pedesaan yang hidup dari pertanian
2. pada masyarakat pra-industri (dulu). Bila penduduk desa sedikit, perlu dipisahkan.
Ukurannya: pertanian hanya 1/10 dari jumlah penduduk desa atau kurang

Objek
+ keseluruhan penduduk yang bertani + seluruh penduduk desa yg terus me
tanpa memperhatikan jenis tempat nerus/sementara tinggal di sana
tinggal
+ membahasa fenomena sosial dlm bi- + tak perduli (petani/bukan, orang yg
dang ekonomi-pertanian yg menyang sedang berlibur), hidup dan berga-
kut pada petani dan permasalahan hi- ul antarsesama di desa diatur oleh:
dup petani nilai, norma, dan otoritas tindakan
+ tema besarnya: yang berorientasi kepada:
- UU pertanian - kelp & organisasi yang hi-
- organisasi pertanian dup
- usaha tani, koperasi dan ma- - masalah mana yg muncul
salah sosial pertanian serta - bantuan sosial mana yg da-
posisi sosial dlm masyarakat pat diselesaikan

Sosiologi Agraria (Agrarian Sociology)
“Keseluruhan penduduk yang sangat berkepentingan dengan keagrariaan dan merupakan bagian dari hidupnya tanpa memandang jenis tempat tinggalnya”
Tema:
- UU pertanahan
- UU lingkungan hidup (pencemaran)

Konsep Sosiologi Pedesaan/Pengertian Desa
Umum : tempat dimana bermukim penduduk dengan ‘peradaban’ yang lebih terbelakang daripada kota.
Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relative rendah, mata pencaharian umumnya bidang pertanian

KUBI : 1/ sekelompok rumah di luar kota yang mempunyai kesatuan:
kampung, dusun
2/ udik atau dusun (daerah pedalaman lawan kota)
3/ tempat, tanah, daerah

Sosiologi : kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dan mereka saling mengenal serta corak kehidupan mereka relative homogen dan bergantung pada alam

Sosiologi Pedesaan (Lowry Nelson)  deskripsi dan analisis dari institusi desa
dan kelompok


Konsep-konsep/Definisi Desa
• Desa (Soetardjo)
• “ Suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa yang mengadakan pemerintahan sendiri”

• Desa adalah sistem pemerintahan terkecil yang diberi kewenangan mengatur sebagian urusan pemerintahan (berdasarkan UU No 32/2004)

• Kemunculan Desa
- alamiah (dari dalam)
- buatan (dari luar)

• Alasan (kemunculan) Pedesaan
* statistic (jumlah)
* sosial-psikologis (rasa kebersamaan: sedarah, seketurunan dll)
* ekonomi-pertanian (bermata pencaharian sama)
* sosial-kultural (berkebudayaan sama)
* teritorial-administratif (kewilayahan)
* sosiologis (kedekatan hubungan antarwarga)
* politis (pertimbangan politis: baik masa kerajaan hingga kemerdekaan)

• Bentuk/tipologi (dari usaha) Desa :
- desa nelayan/perikanan
- desa transmigrasi
- desa kerajinan
- desa tambangan (penyeberangan)
- desa pertanian (sawah menetap: pengairan, tadah hujan; pela-
dang berpidah)
- desa perkebunan
- desa pasar (dagang)
- desa keramat (ziarah, sumber air, tambang dll)
- desa tambakan (mula ditemukan ikan laut, dipelihara di daratan
dengan air asin dan diberi nama “bandeng”. Kolam-
nya disebut “tambak”)
- desa industri dll

• Tipografi Desa
- desa pegunungan
- desa dataran rendah
- desa dataran tinggi
- desa pantai

• Tipologi/penggolongan/klasifikasi dan potensi Desa
- penetapan kesepakatan dari penelitian tahun 1971/72, yaitu:
(i) pra-desa
(2) desa swadaya
(3) desa swakarya
(4) desa swasembada
(5) desa pancasila
Soedarsono (Mantan Mentan, alm Keping-keping…Tjondronegoro, SMP, hal 36)
“dasar faktor alam tidak turut secara langsung menentukan klasifikasi/tipologi desa” --- ‘sebaiknya didasarkan atas kemampuan atau potensi faktor alam untuk menghasilkan, yang diakibatkan oleh sifatnya dan terlepas dari pengaruh manusia’

Potensi  Alam
Lingkungan hidup manusia
Penduduk
Usaha-usaha manusia
Prasarana-prasarana yang telah dibuat

Jumlah nilai  > 7 pra-desa
7 – 11 desa swadesa
12 – 16 desa swakarya
17 – 21 desa swasembada
< 21 desa pancasila Variabel dalam Menentukan Desa Tertinggal sesuai BPS 1999 No Variabel Klasifikasi Skore I POTENSI DESA 1 Tipe LMD (atau yang setara) Tipe 3 3 Tipe 1 atau 2 2 Tipe 1 1 2 Jalan utama Aspal 3 Diperkeras 2 Tanah 1 3 Sebagian penduduk bergan-tung pada potensi Jasa, perdagangan dll 3 Industri/kerajinan 2 pertanian 1 4 Rata-rata tanah pertanian yang diusahakan per rumahtangga tani untuk pertanian > 1 Ha 3
0,5 – 1 Ha 2
< 0,5 Ha 1 5 Jarak dari desa/kelurahan ke ibukota kecamatan 0 – 5 km 3 5 – 9 km 2 > 10 km 1
6 Fasilitas pendidikan s.d SLTA ke atas 3
s.d SLTP ke atas 2
s.d SD 1
7 Fasilitas kesehatan Poliklinik ke atas 3
Puskesmas 2
Puskesmas Pembantu 1
8 Tenaga kesehatan Dokter 3
Paramedis 2
Dukun Bayi 1
9 Sarana komunikasi Telepon terpasang/umum 3
Kantor Pos 2
Tidak ada sarana 1
10 P a s a r Bangunan pasar permanent/setengah permanent 3
Kios/pertokoan 2
Tanpa bangunan 1
II PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN
11 Kepadatan penduduk 0 – 200 jiwa/km2 3
201 – 299 jiwa/km2 2
> 300 jiwa/km 1
12 Sumber air minum PAM, pompa listrik 3
Sumur pompa/mata air 2
Air hujan 1
13 Wabah penyakit selama setahun Tidak ada wabah 3
Selain muntaber/demam berdarah paling sedikit sekali 2
Demam berdarah/muntaber paling sedikit sekali 1
14 Bahan bakar Listrik/gas 3
Minyak tanah 2
Kayu bakar 1
15 Pembuangan sampah Tempat sampah dan diangkut 3
Ke dalam lubang 2
Ke sungai dll 1
16 J a m b a n Sendiri 3
Bersama-sama 2
Bukan jamban 1
17 Penerangan listrik Listrik PLN 3
Listrik non-PLN 2
Lainnya/tidak ada 1
18 Rasio banyaknya tempat ibadah per 1000 penduduk > 5/1000
3
(2 – 4)/1000 2
< 1/1000 1 III KEADAAN PENDUDUK 19 Rata-rata banyaknya ternak per rumahtangga > 5 ekor 3
2 – 4 ekor 2
< 1 ekor 1 20 Persentase rumahtangga yang memiliki TV > 29 3
5 – 29 2
< 5 1 21 Persentase rumahtangga yang memiliki telepon > 9 % 3
1 – 9 % 2
< 5 % 1 IV TAMBAHAN VARIABEL UNTUK DAERAH PEDESAAN 22 Rumahtangga pertanian > 15 % 3
16 – 29 % 2
> 30 % 1
Sumber: Ivanovich Agusta (2007)




• Struktur/sketsa Desa
- desa Jawa







Penduduk di tengah di kelilingi sawah

- desa luar Jawa







Sawah di tengah di kelilingi rumah penduduk

- desa di negara lain
* Rectangular = bujur sangkar/empat segi panjang
* Square = persegi
* 4 – square = 4 (doble) persegi
* Elongated = memanjang
* Circular = sirkuler/melingkar
* Radial Plan = jari-jari lingkaran
* Poligon = segi banyak
* Horse-shoe = sepatu kuda
* Irreguler = tidak beraturan
* Double nucleus = dua inti
* Fan-pattern = pola kipas angin
* Street = jalan
* Oval = oval

• Kapan desa ditemukan?
Oleh pemerintah asing (Raffles, 18 September 1811) dibantu Hermans
Warners Muntinghe dalam laporannya (14 Juli 1817), ditemukan ada
desa-desa di daerah pesisir utara pulau Jawa Utara

• Sifat desa Indonesia  homogen (individualistik)
 heterogen (etnis/adat-istiadat/kondisi dan potensi daerah
/latar belakang sejarah/bahasa/system pemerintahan
/luas unit teritorial (geografik)/tingkat kepadatan/
tingkat perkembangan masyarakat dll

• Desa Indonesia, bangunan asing atau asli Indonesia?  perdebatan
Mr van Den Berg  desa (Jawa)  dibikin atas pengaruh Hindu
Prof Kern  desa (Jawa)  asli dari India
Prof van Vollenhoven  desa (Jawa)  ciptaan orang Indonesia asli
Didukung oleh: Prof J.De Louter
Dr Brandes
FA Liefrinck
Mr Lekkerkerker

• Asal kata (epistimologi) Desa
“desa”, “dusun”, “dessi”, “desi” (ingat kata swa-desi)
“negara”, “negeri”, “negari”, “nagari”, “negori” (nagaroni)

Arti  substansial: tanah air, tanah asal, tanah tumpah darah, tanah kela-
hiran

• Konsep Desa (sesuai Daerah Asal)



Perbedaan Bentuk Pemerintahan Desa
Perbedaan NAD Sumbar Jabar Bali Papua
Nama resmi pemerintahan formal terkecil Gampong/desa Nagari Desa Desa Dinas/
keperbekelan Kampung
Nama unit pemerintahan “adat” terkecil Mukim Nagari - Desa Adat/Desa Pakraman Kampung (adat)
Wilayah adat versus wilayah “desa” Satu mukim dapat terdiri dari satu atau lebih gampong/desa Adat selingkar Nagari. Satu Nagari meliputi satu atau lebih eks-desa Desa di Jabar tidak selalu parallel dengan batas wilayah adat Satu desa pakraman bisa terdiri dari satu atau lebih desa dinas Satu kampung bisa lebih besar atau lebih kecil daripada kampung adat
Nama Kepala Desa Kepala Desa atau Keuchik Wali Nagari Kepala Desa atau Kuwu Kepala Desa Dinas atau Perbekel Kepala Kampung
Nama Ketua Adat Imeum Mukim Ninik-Mamak - Pendeto Ondoafi atau Ondofolo
Dasar penentuan wilayah adat Religi (Wilayah Pengaruh Masjid Jami) Genealogis (kumpulan suku/marga) Geografis (bentang alam) dan historis Religi (Wilayah Pengaruh Pura) Genealogis (suku) dan historis geografis
Lembaga di bawah desa Lorong Jorong Dusun Banjar Dusun/Kerek
Lembaga supradesa Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Distrik
Lembaga “legislative desa” BPD
(Bamusdes) BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) BPD
(Bamusdes) BPD
(Bamusdes) BPK
(Bamuskam)
Sumber Utama Dana Desa Pagu Anggaran dari Pemda Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Pagu Anggaran dari Pemda Pagu Anggaran dari Pemda Dana Otsus Pembangunan Kampung
Lembaga nonstructural yang berpengaruh Lembaga kemukiman (Masjid Jami) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulama. Tokoh yang dituakan Lembaga Desa Pakraman Kampung Adat. Lembaga gereja
Kepemilikan lahan pribadi (normative) Diakui adat Tidak diakui adat Diakui adat Diakui adat Tidak diakui adat
Kepemilikan lahan kolektif Sebagian Semua Sebagian Sebagian Semua
Sumber: Dodik Ridho Nurrochmat, 2006




- Jawa, bali, Madura  d e s a, pakraman (Bali)
- Sumatera Selatan, Babel  kampung/dusun
- R i a u  penghulu
- Sumatera Barat  nagari
- Sumatera Utara  kuta, uta atau huta (setingkat desa)
- NAD (Aceh)  gampong, meunasah, gejik
- Papua  ondoafi (andewapi)

Pada Jaman Kolonial
Menyebut Belanda => negeri
Misal: pergi ke negeri

Solo/Surakarta sebutan kota Solo  negari
Misal : mantuk dateng negari


Sejarah dan Struktur Pemerintahan Desa
Desa berdasarkan perspektif Periodesasi/sejarah:
• Periodesasi menurut fase pra-sejarah dan sejarah
Dasar pembagian menurut perubahan kebudayaan dan peradaban (teknologis).
Pembagian jaman terdiri atas:
a. Jaman pra-sejarah
b. Jaman sejarah yang dapat dibagi menjadi
(i) Jaman kuno
(ii) Jaman baru/modern
• Periodesasi menurut fase perkembangan politik dan sosial budaya
a. Masa desa dalam negara tradisional
b. Masa desa dalam negara colonial
c. Masa desa dalam negara nasional Indonesia
• Periodesasi menurut fase perkembangan ekonomi
Pra-industri  Industri
Fase partoral, pertanian, industri
• Periodesasi lainnya yang bisa disusun sesuai dengan tema dan dimensi yang dianggap pokok

Djoko Suryo, 1989









Sejarah Pemerintahan Desa (dalam Perbandingan)

No Substansi UU 5/1979 UU 22/1999 UU 32/2004
1 Nama dan Alamat Disebut sebagai UU Pokok Pemerintahan Desa.
Azas desentralisasi, dekonsentasi dan tugas perbantuan yang dalam praktiknya lebih cenderung pada tugas perbantuan Disebut sebagai UU Pemerintahan Daerah.
Azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang mengarah pada prinsip devolusi. Disebut sebagai UU Pemerintahan Daerah.
Asas desentralisasi, dekonsentgrasi dan tugas perbantuan yang kental dengan nuansa delegasi.
2 Batasan “Desa” Desa adalah system pemerintahan terkecil yang nama dan bentuk kelembagaannya diseragamkan untuk seluruh Indonesia. Dengan penyeragaman diharapkan dapat mempermudah koordinasi pemerintahan. Kenyataannya, penyeragaman mematikan kekhasan sifat komunitas di Indonesia dan menafikan asal-usul masyarakat adapt Desa menjadi kesatuan wilayah dan system pemerintahan terkecil yang diberikan kewenangan mengatur dan mengurus diri sendiri. Menghargai realitas keragaman dan hak asal usul desa. Berpotensi memicu ketegangan hubungan Kades dan BPD. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat tersendat. Desa adalah system pemerintahan terkecil yang diberi kewenangan mengatur sebagian urusan pemerintahan. Meningkatnya peran dan intervensi negara dalam urusan desa dan muncul praktik resentralisasi. Realitas keragaman masih dihargai. Hubungan Kades dan Bamusdes diharapkan lebih baik sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lancer.
3 Fungsi Lembaga Perwakilan Desa Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai Mitra Kepala Desa (Kades). Kades tidak bertanggungjawab kepada LMD Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih langsung oleh rakyat. Kades bertanggungjawab kepada BPD Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) dibentuk dari hasil musyawarah desa. Kades tidak bertanggungjawab kepada Bamusdes
4 Demokrasi dan Tata pemerintahan Desa Desa menjadi daerah yang sangat tergantung pada negara/kabupaten dalam menjalankan tatapemerintahannya. Menafikan pluralisme budaya dan heterogenitas system pemerintahan local. Kepala desa berhak mengatur desa tanpa melibatkan masyarakat. LMD dapat memberikan saran dann pertimbangan kepada Kades dalam kebijakan public. Muncul ruang demokrasi dalam proses pertanggungjawaban kepada BPD. BPD merupakan representasi rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Dalam mengambil kebijakan public Kades berkonsultasi kepada BPD. Menunjukkan bawah pemerintahan desa adalah perwakilan negara/kabupaten, selain sebagai pemerintahan yang otonom. Bamusdes adalah representasi keterwakilan golongan di masyarakat. Dalam mengambil kebijakan public Kades berkonsultasi dengan Bamusdes namun tidak bertanggungjawab kepada Bamusdes.
5 Administrasi Batasan administrative ditentukan dari atas tanpa mempertimbangkan pola awal. Pola admintrasi desa banyak diwarnai ide dan semangat lokalitas. Kondisi politik local santgat mempengaruhi kelancaran administrasi dan pelayanan. Upaya standarisasi (resentralisasi) administrasi desa. Mengurangi pengaruh politik local dalam administrasi dan pelayanan.
6 Kelembagaan Lembaga legislative (LMD) dan lembaga eksekutif (kades) berada di satu tangan sehingga menutup ruang control. Kades sekaligus sebagai ketua LMD Desa memiliki lembaga pengawasan dan control yaitu BPD yang dipilih dari penduduk desa. Pembentukan lembaga lain lebih aspiratif karena merujuk pada Perdes (pasal 106). Ekses konflik perorangan menjadi konflik lembaga. Program desa dapat terhambat. Prakarsa pengaturan kelembagaan desa berada di tangan kabupaten. Melemahkan peran masyarakat sipil, rawan manipulasi dan kepentingan elit desa. Melemahnya peran lembaga legislative desa. Program desa lebih terjamin keberlangsungannya.
7 Keuangan Desa Desa sangat tergantung pada kabupaten. Desa hanya menjadi sumber keuangan, namun keputusan penggunaan tetap berada di tangan kabupaten. Desa berhak mengatur keuangan melalui APBDes. Rujukan pendirian badan usaha berdasarkan perundang-undangan sehingga mempersempit ruang insiatif desa. Mengindikasikan peran desa hanya terbatas pada sumber pungutan untuk kepentingan kabupaten
8 Prinsip Pembiayaan/Anggaran Desa Fungsi mengikuti anggaran (functional follows Finance). Pembangunan desa tergantung dari pemberian Subsidi Daerah Otonom dan Inpres dari Pusat. Anggaran mengikuti fungsi (functional follows Finance). Besarnya pembiayaan pembangunan desa sesuai dengan fungsi/perencanaan yang telah ditetapkan desa dengan persetujuan BPD Anggaran mengikuti fungsi (functional follows Finance). Besarnya pembiayaan pembangunan desa sesuai dengan fungsi/perencanaan yang telah ditetapkan desa dengan berkonsultasi Bamusdes.
9 Kedudukan dan Kewenangan Kepala Desa Hak, Kewenangan dan Kewajiban Kades diatur dari atas sehingga Kades kehilangan otoritasnya. Hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa menjadi kewenangan pemerintah di atasnya. Peran kabupaten hanya berfungsi menerima laporan. Kades memainkan peran yang besar untuk mengatur kehidupan warganya sekaligus mempertangungjawabkan melalui BPD (pasal 99-103) Desa ditempatkan sebagai domain politik dan kekuasaan kabupaten. Kewenangan desa masih abstrak, memberikan cek kosong kepada kabupaten untuk mengatur desa sesukanya.
10 Hubungan dengan Supradesa Seragam-sentralisasi. Pemerintahan kabupaten memiliki kekuasaan yang besar untuk mendelegasikan apa saja ke desa tanpa berunding dengan orang desa. Pengaturan hubungan desa-supradesa memberikan kekuasaan tertinggi kepada kabupaten. Kabupaten sebagai lembaga yang menerima laporan kepala desa. Kabupaten memainkan peran yang menguat terhadap pemerintahan desa
11 Kerjasama Desa Desa tidak dapat memutuskan dengan siapa akan membangun kerjasama Kerjasama dibangun dengan fleksibel tanpa harus melalui kabupaten. Prakarsa dalam kerjasama dengan pihak ketiga mendapat control (dikendalikan) oleh supralokal (pasal 214)
12 Penghargaan terhadap Otonomi Desa Otonomi desa hampir tidak ada. Peran kades sangat dominan dan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan supradesa Pertumbuhan demokrasi dan penghargaan terhadap otonomi desa mulai diakui (pengakuan hak asal-usul desa, BPD, terpisahnya legislative-eksekutif, desa berhak menolak intervensi supradesa) Desa menjadi subordinate dari kabupaten. Tidak ada kejelasan pembagian dan pemisahan kekuasaan di desa, kekuasaan eksekutif untuk memerintah dan kekuasaan legislative untuk mengontrol.
13 Civil Society Kesadaran politik masyarakat desa ditekan. Desa menjadi arena deideologisasi melalui kooptasi partai Golkar. Secara umum substansi UU ini memberikan penghargaan terhadap berkembangnya civil society di desa UU ini tidak membahas secara spesifik civil society di desa, selain lembaga-lembaga yang berhubungan dengan negara.
14 Pembangunan dan Investasi Pembangunan ekonomi dirumuskan para teknokrat dan birokrat pusat. Keputusan pembangunan dan investasi ada ditangan Kades sebagai legislative sekaligus eksekutif. Pembangunan dan investasi ke desa ditentukan oleh kabupaten Kebijakan pembangunan bersifat state oriented dibandingkan dengan society oriented (pasal 215)




























Struktur Pemerintahan dari Masa ke Masa











































Awal
Abad 1500 – 1800 1800 – 1900 1945 – 1960 UU No.5/ UU No.22/ UU No.32/
14-14/15 1979 1999 2004


Lembaga Sosial Pedesaan


Keagrariaan dan Petani Pedesaan
Sistem Pemilikan Tanah (Jawa)
• Milik umum/komunal dengan pemakaian beralih-alih
• Milik komunal dengan pemakaian bergilir
• Milik komunal dengan pemakaian tetap
• Milik pribadi
(Koentjaraningrat, 1977:62)

Permasalahan atas Tanah
• Masalah penggarapan
• Masalah berkenaan dengan pelanggaran landreform
• Ekses-ekses dalam penyediaan tanah itu untuk pembangunan
• Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
(Sumardjono, 1995: 4)


Ekologi Pedesaan
Golongan masyarakat dalam kacamata ekologi sosial
• Masayarakat yang memberikan jasa (pertanian, perikanan, pertambangan)
• Masyarakat yang berfungsi sebagai distribusi ( perdagangan, pemasaran)
• Masyarakat yang menjalankan industri
• Masyarakat yang menjadi pusat pendidikan, politik dan pertahanan
(Kartodirdjo, 1977: 8)

Teori filsafat lingkungan (Skolimowski, 2004)
• Lingkungan berorientasi kehidupan
• Lingkungan berkomitmen pada nilai-nilai manusia alam dan kehidupan itu sendiri
• Lingkungan hidup secara spiritual
• Lingkungan bersifat komprehensif dan global
• Lingkungan berkenaan dengan kebijaksanaan
• Lingkungan sadar secara lingkungan dan ekologis
• Lingkungan bersekutu dengan ekonomi kualitas kehidupan
• Lingkungan sadar secara politis
• Lingkungan sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat
• Lingkungan lantang menyuarakan tanggung jawab individual
• Lingkungan toleransi dengan fenomena trasfisik
• Lingkungan sadar akan kesehatan


Perekonomian Pedesaan






Desa dalam Perspektif Durkheimian





Solidaritas
• Mekanik
• Organik KEKUATAN SOSIAL




Transformasi Masyarakat




Memasuki Masyarakat Industrial




Dualisme-difusionis
(tertib masyarakat dikuasai “kebudayaan”,
norma-norma dan nilai-nilai yang dianut warga desa)
• Semua parameter masyarakat ditentukan oleh kesadaran kolektif (collective conciousness)
• “kelas” adalah suatu sistem pemberian ganjaran untuk memelihara dan mengintegrasikan pembagian kerja masyarakat
• “kekuasaan” dikonsepkan sebagai suatu wahana untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Dualisme-difusionis: Teori ini melihat proses integrasi nasional terutama sebagai proses
terbentuknya suatu sistem nilai nasional modern dan suatu budaya politik nasional yang sekuler.

Proses kumulatif terjadi dalam 3 tahap perkembangan:
1/ Tahap pra-industrial
2/ Periode industrialisasi dan elaborasi ketergantungan timbal-balik antara kota-desa
3/ Tahap perkembangan final dimana perbedaan di dalam peranan-peranan, norma-norma dan struktur-struktur kelembagaan masyarakat kota-desa secara bertahap makin menghilang

Prosesnya terjadinya:
• Ditandai oleh isolasi fungsional “pusat” yakni yang memiliki sektor-sektor ekonomi modern dan/atau perangkat kenegaraan yang paling dinamik dari daerah pinggiran.

Teori ini melihat pusat dan pinggiran sebagai dua kelompok budaya dan ekonomi (sering kali bersifat rasional, kesukuan atau keagamaan) yang sangat berbeda. Hubungan-hubungan sosial yang berkembang pada umumnya hanya terjadi di dalam masing-masing kelompok, dan jarang terjadi diantara keduanya.

• Melalui dan sebagai akibat proses industrialisasi, yang berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kebudayaan, ekonomi dan politik di kawasan pusat maupun pinggiran. Terjadi “perembesan” struktur dan budaya modern sehingga memperluas modernisasi ke seluruh masyarakat. Sehingga struktur-struktur dan kebudayaan tradisional yang menguasai pinggiran mulai mengalami transformasi mengantar ke tahap ke 3 proses integrasi nasional
• Ketika perbedaan-perbedaan struktur dan kebudayaan antara pusat dan daerah makin menyempit dan masyarakat berhasil mengembangkan kehidupan ekonomi, politik, budaya yang rasional menuju titik “ekuilibrium”. Akhirnya, kebudayaan memunculkan fatalism, partikularism dan budaya kemiskinan.















Desa dalam Perspektif Weberian

Terdapat dua ikatan
1. Ikatan Desa
Asumsi:
- kehidupan ekonomi sederhana  sendiri. Ingat “subsisten” cukup/cukupan
- lalu-lintas uang sedikit dan mobilitas sosial rendah
- kebutuhan cara produksi (mode of production) ditentukan oleh tradisi/norma
- bersifat turun-temurun
- ekonomi (dasar) = kenyataan (ketergantungan hidup manusia pada alam dan
lingkungan sosialnya (sesamanya) yang bersifat
tukar-menukar (materialnya)  tertanam
- ekonomi (formal) = logika (kaitan antara alat dan tujuan. Ditunjukkan dengan
kata ‘hemat’ atau ‘berhemat’. Berisi “pilihan” atas
ketidak-cukupan secara ‘logika’/perilaku rasional
 dia atas dalil kelangkaan (scarcity)









Ekonomi tertanam (melekat) Ekonomi terdiferensiasi

@ tolong menolong (lebih individual)  dulu gotong royong (siskamling)
Perilaku timbal-balik (reciprocity) : antara titik hubungan yang sejajar dlm
kelompok
@ perilaku berbagi (redistribution) : gerakan pemilikan ke arah suatu pusat dan
kemudian keluar dari sana
@ perilaku tukar menukar (exchange) : gerakan balas membalas antara “tangan-
tangan” dalam suatu sistem pasar

- bukan sewa menyewa yang ada bagi hasil
- alat organisasinya adalah ikatan-ikatan komunal yaitu rasa persaudaraan antara
penduduk desa dan rasa tunduk pada lurah desa.
Dikembangkan oleh masyarakat secara turun temurun
Mendatar dan Vertikal (ikatan desa)
- ekonomi desa terbatas  organisasi desa
 hubungan-hubungan kekuasaan dan ketaatan dari raja,
dan bupati dll


2. Ikatan Feodal
Ikatan vertical semata. Tidak dalam persaudaraan

Ikatan adat dari masyarakat : ikatan langsung tanpa perjan-
jian atau ikatan kontrak

Ikatan Adat


Ekonomi Sosial


Raja

• pembagian pekerjaan (diferensiasi) + spesialisasi
• keluarga + desa dibebani pajak

Spesialisasi  digaji  apanagstelsel (sistem gaduh, lungguh, tjatu, perwatasan)

Pemegangnya (patuh atau juragan)
(raja dibantu untuk menarik penghasilan dari suatu daerah tertentu)
Upahnya  tanah atau uang
Contoh:
Desa Perdikan
Desa Pakuncen/penjaga kuburan
Desa Pesantren/sekolah
Desa Kepatihan/desa para alim

Ekonomi terbuka
Organisasi kehidupan ekonomi  “persewaan desa” (sistem perskot/pan-
jar/uang muka) biasanya “Tionghoa” menyewa untuk men-
dapatkan perdagangan beras

Bergantung pada * meski tamak  desa lebih baik = untuk dagang
waktu (lamanya) * pribumi  memeras untuk pribadi

Sentralisitik korupsi
Memerosotkan peran

Tolong menolong  orang miskin ber tenaga tidak menerima

Konsep bertamu  tuan rumah  majikan bersifat
Tamu   buruh ekonomi


diganti dengan makan + uang

Desa dalam Perspektif Marxian


Kekuatan Sosial


Transformasi Masyarakat


Memasuki Industrial Kapital



Pembangunan Tidak Seimbang
(watak dan dinamika masyarakat secara historis sangat dikuasai
oleh “struktur kelas” yang dimilikinya)
• “kelas” sebagai sumber di dalam hubungan-hubungan produksi
• “kekuasaan dan ideologi” yang berkuasa dikonsepkan sebagai derivasi dari organisasi kelas yang berkuasa untuk mereproduksi struktur kelas

Menurut teori ini, ciri yang mendasar dari cara produksi kapitalis terletak di dalam struktur kelas yang dimilikinya (kapitalis-proletar).

Di dalam teori ini produksi “nilai lebih” (surplus value) dan akumulasi kapital dilihat sebagai kekuatan pendorong utama dalam cara produksi kapitalis, sementara perkembangan kapitalis dipandang sebagai suatu proses yang bersifat ekspansif.

Ekspansi terjadi karena persaingan parakapitalis menuntut ekspansi akumulasi nilai dan produksi digerakkan oleh hasil kolektif dari perjuangan individual para kapitalis agar tidak tergusur menjadi kelas proletar.

Ekspansi dalam teori ini, sebagai kekuatan yang menciptakan disparitas antarkelas dan pada saat yang bersamaan menggerakkan perkembangan masyarakat.

Hukum perkembangan yang tidak seimbang bukan hanya menghasilkan kesenjangan distribusi kekayaan antarkelas, akan tetapi menyemaikan ketimpangan spasial antarwilayah.

Di dalam struktur pusat-pinggiran (kota-desa) ekonomi daerah pinggiran merupakan ekonomi tergantung. Ekonomi ekspor yang melayani permintaan bahan-bahan mentah parakapitalis metropolitan

“Perembesan” ke daerah sebagai industri yang kurang kompetitif. Terjadi penyedotan finansial ke pusat, sementara di daerah pinggiran terdapat tenaga buruh murah.
Desa dalam Perspektif Pembangunan
Gender di Pedesaan
Hak-hak Asasi Manusia yang dideklarasikan PBB tanggal 10 desember 1948
bahwa, hak-hak laki-laki dan perempuan doakui sebagai manusia yang merdeka
sehingga keduanya diperlakan adil dan beradab.

Gender  Teori Nurture
(Perbedaan perempuan dan laki-laki adalah akibat dari hasil kon-
struksi sosial-budaya sehingga menghasilkan fungsi dan peran
yang berbeda. Maka perempuan selalu tertinggal, terabaikan dan
terlupakan).
Implikasi: - berkembangnya konsep kesamaan antara laki-laki dan
perempuan.
 Teori Nature
(antara perempuan dan laki-laki adalah berbeda secara kodrati/
anugrah Tuhan. Perbedaan tersebut berimplikasi pada perbedaan
peran dan tugas yang berbeda. Terdapat peran yang dapat dipertu-
karkan dan yang tidak dapat dipertukarkan).
Implikasi: - perlu kerjasama baik structural maupun fungsional

 Teori Keseimbangan
(setiap kebijakan dan strategi pembangunan perlu memperhitung-
kan kebutuhan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang)
Kemeneg Pemberdayaan Perempuan, 2005

 Teori Struktural
(ketertinggalan dan subordinasi perempuan merupakan aspek bu-
daya dan struktur sosial)

 Teori Adaptasi Awal dan Konflik
Cenderung menyoroti perbedaan antara perempuan dan laki-laki
dari segi kepentingan dan kekuasaan.
(mengaitkan relasi perempuan dan laki-laki dihubungkan dengan
perkembangan peradaban manusia di mana kaun perempuan ter-
libat dalam aspek reprooduksi dan laki-laki pada aspek produktif)

 Teori Struktural fungsional
(melihat relasi gender berdasarkan kondisi situasi budaya dan ke-
duanya dapat berbagi peran melalui pelembagaan norma-norma
yang sudah dikenal luas)

• Permasalahan gender dilihat dari 4 aspek:
- aspek sosial budaya
- aspek agama
- aspek ekonomi
- aspek hukum dan peraturan perundangan
Strategi Pembangunan Pedesaan
(policy intervention)
1. Community Development
Tahun 1950-an di India
- membangun masyarakat desa melalui kekuatan yang berasal dari desa itu sendiri (self rebalance development)
- UU No.85/1958 (Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, ada 19 bidang. Salah satunya Pembangunan Pedesaan)
Ciri-ciri : * Pembangunan Integral
* Azas Kekuatan Sendiri
* Azas Permufakatan Bersama
* Strategi olie vlek or “oli sport” (go centre)

2. Growth Oriented/Rural Development
Tahun 1960-an. Pembangunan Pedesaan yang Berorientasi Pertumbuhan
Ciri-ciri : * Peningkatan Produksi
* Pembangunan Desa identik dengan Pembangunan eko-
nomi
* Intervensi Pemerintah ditekankan pada Pembangunan In-
frastruktur Pembangunan Desa
* Pembangunan Kemiskinan dilakukan melalui “tricle
down effect”

3. Basic Needs Strategy
Tahun 1970-an. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- Pengaruh ILO-PBB
- Charity Strategy  diutamakan adalah pemenuhan pokok petani
- Capacity Building  gagal dilihat dari Cina
- Upaya memperkuat delivery mechamism (siapa yang menerima service, dibuktikan adanya ketimpangan)
- PRA (Participatory Rural Appraisal) “Penilaian Pedesaan yang Partisipatoris”
- RRA (Rapid Rural Appraisal) “Penilaian Pedesaan yang Cepat)

4. Integrated Rural Development/IRD
Tahun 1980-an
Isinya : mengalami perkembangan; karena kegagalan dari konsep IRD pada masa
Lalu
Menurut Micheal Cennea ada 3 kelemahan:
(1) in-efisiensi (IRD telah gagal dalam memberantas kemiskinan)
(2) tidak sustainable (tidak berlanjut terus). Proyek saling berkompetisi sesama mereka sehingga menjadi berhenti sama sekali
(3) tidak replicable (proyek yang tidak sesuai dengan kondisi daerah). Karena ditopang oleh sumber-sumber yang tidak dapat diadakan pada kondisi normal
Sebab-sebab kegagalan IRD
a. tidak ada kemampuan menejerial untuk menjamin replicability
b. pelaksana IRD seringkali merupakan adverb policy (proyek-proyek IRD itu adalah proyek-proyek khusus dengan mem-by pass- melampaui struktur birokrasi formal

Berdasarkan atas kelemahan-kelemahan tadi IRD mengembang asumsi baru
a. tujuannya memberantas kemiskinan
b. kemiskinan dipandang sebagai multidimensional
c. konsekuensinya pendekatan multisektor
d. pembangunan pedesaan harus self realiance dev.
e. IRD diharapkan sustainable dan replicable

Dimensi-dimensi baru dalam IRD
1. konsep kemiskinan itu sendiri
- karena sistem IRD akan sangat tergantung kepada definisi seseorang menganai konsep kemiskinan
- kemiskinan diinterpretasikan sebagai the state of luck of resources (keadaan orang yang mempunyai sumber)
Pemecahannya IRD: menciptakan delivery mechanisme of resources
2. kemiskinan dipandang sebagai produk dari proses sosial dan hubungan sosial yang ada yang terbentuk oleh struktur sosial yang mengakibatkan distribusi sumber-sumber yang menguntungkan kaum kaya.

Di dalam keadaan demikian pemberantasan kemiskinan melalui IRD hanya dapat dilaksanakan dengan merubah hubungan-hubungan sosial dan struktur sosial

Bonded labor:

Petani petani kaya  sampai hutang itu lunas

anak

Terbentuk ketergantungan  harus diputus  dengan delinking the poor
Caranya:
(a) menggantikan hubungan depensia (kaya + miskin) dengan dependensi terhadap proyek/LSM.
(b) “learning process”, men-delink rakyat dari orang-orang kaya dan menumbuhkan solidaritas diantara orang-orang miskin sehingga fungsi IRD akan juga menyangkut/membantu orang-orang miskin mengorganisasikan diri mereka sehingga dapat mempengaruhi proses sosial dan hubugan sosial.

Proses men-delink dapat dilakukan melalui beberapa cara:
i. emansipasi
ii. demarginalisasi
iii. empowerment


5. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan
6. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan





Dinamika dan Perubahan Sosial Pedesaan

Diferensiasi
Struktural Fungsional
Struktural 1 2
Fungsional 3 4


• Tipe desa yang berorientasi ke dalam: berekonomi moral, bersolidaritas komunal, patron-klien bersifat tertutup, bersifat kekeluargaan
• Tipe desa yang berorientasi ke luar : political economy, bersolidaritas rasional, renggang, bersifat kontrak, individualisasi (diperkuat oleh komersialisasi dan monetisasi hingga memunculkan mobilisasi)

1. Teori Sosial Darwinis (Herbert Spencer)
“Perkembangan evolusi masyarakat menunjuk pada pola pertumbuhan dari bentuk sederhana ke yang kompleks/coumpond, dari suatu yang homogenitas ke heterogenitas”

2. Teori Struktural-fungsional
Pada unit (1) ada integrasi struktural dan pada unit (2) ada integrasi fungsional

3. Digabung dengan Teori Durkheim
(1) solidaritas mekanik dan
(2) solidaritas organik












Sederhana Komplek
Terbuka Solidaritas
Mekanik Solidaritas
Disharmonis
Umum Solidaritas
Organik
Sederhana Solidaritas
Organis
Industrial

Tipe 1 : diwakili oleh organisasi desa tradisional, seperti: bersih desa, gotong royong, gugur-gunung. Sifatnya komunal
Tipe 2 : meskipun deferensi sudah dilakukan menurut fungsi tetapi masih terintegrasi secara structural. Contoh: KUD, PKK dll
Tipe 3 : contoh, arisan-trah, aliran kebatinan
Tipe 4 : contoh, organisasi politik, buruh, profesi dsb

A t a u
Sel 1 : menunjukkan keadaan desa berorientasi ke dalam dan berekonomi moral; solidariras komunal, peranan individu kabur, tak terinci secara mendetail
Sel 2 dan 3: bentuk transisional, deferensiasi tak tajam, masih kabur satu sama lain. Lingkungan desa membuat garis-garis pemisah, fungsi menjadi kabur karena ada kerangkapan.
Sel 4: diferensiasi menurut fungsi dan terinci secara tajam, pembedaan dan pemisahan tajam, sifat hubungan yang rasional-asosiasional.
Kartodirdjo, S (1993: 129-143)


Faktor penentu perkembangan desa  kaitan dengan orientasi desa ke luar?
1. Sentralitas. Menunjuk kepada lokasi desa dalam jaringan komunikasi  dimana fasilitas pelayanan dari kota (diraih) masuk ke desa.
Subfaktor desa yang tinggi orientasi ke luarnya:
(a) Transportasi memudahkan mobilitas, pemasaran, komunikasi-informasi;
(b) Mendekatkan Pelayanan, seperti: pendidikan, kesehatan, administrasi
(c) Untuk manfaat kemudahan  rekreasi, komoditas dsb
(d) Pengadaan Peluang kerja

2. Kapasitas. Menunjuk kepada kemampuan menggunakan sumberdaya untuk meningkatkan produksi, mobilitas dan kualitas hidup.
Subfaktornya :(a) Kolektivitas baru meningkatkan kapasitas yaitu berupa lembaga-lembaga desa;
(b) Jaringan komunikasi yang meluas;
(c) Keterbukaan meningkatkan individualisasi berserta kreativitasnya.

3. Solidaritas. Menunjuk kepada koherensi baru yang terbentuk setelah komunitas desa mengalami diferensiasi.
• Lemahnya komunalisme & terbentuknya lembaga-lembaga asosiasi baru (integrasi dan diferensiasi membentuk solidaritas yang tidak saja di dalam desa tetapi mencakup daerah yang lebih luas).
• Dalam bidang politik, solidaritas desa sebagai unit koherensi untuk:
(a) menjaga otonomi
(b) tidak dapat dipecah oleh unit-unit solidaritas (partai) yang mengintegrasikan penduduk melalui garis golongan (partai) ke dalam tubuh unit nasionalnya. Peristiwa G30S menunjuk bahwa solidaritas desa dalam kondisi disintegratif.

Paradigma Tipe Perubahan Sosial


Sumber Kebutuhan terhadap Perubahan Sumber/asal ide baru
dari dalam dari luar
dari dalam Kebutuhan dirasakan oleh anggota sistem sosial 1.
PERUBAHAN IMANEN 2.
PERUBAHAN KONTAK SELEKTIF
dari luar Kebutuhan diamati oleh agen pembaru atau orang luar sistem 3.
PERUBAHAN IMANEN YANG DIINDUKSI 4.
PERUBAHAN KONTAK TERARAH

Perubahan sosial : proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu
sistem sosial (suatu kumpulan unit yang berbeda secara
fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecah-
kan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama)

Proses  3 tahap berurutan:
(1) Invensi yaitu proses dimana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan
(2) Difusi yaitu proses dimana ide-ide baru dikomunikasikan ke dalam sistem sosial
(3) Konsekuensi yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai aibat pengadopsian atau penolakan inovasi

Keterangan:
a. Perubahan imanen terjadi jika anggota sistem sosial menciptakan dan mengembangkan ide baru dengan sedikit atau tanpa pengaruh sama sekali dari pihak luar dan kemudian mmenyebar ke dalam sel sistem sosial.
Contoh:
Penemu pengumpil jagung
Perontok padi dll
b. Perubahan kontak terjadi jika sumber dari luar sistem sosial memperkenalkan ide baryu. Perubahan kontak adalah gejala “antar sistem”.

Ada dua macam perubahan kontak yaitu: perubahan selektif dan perubahan kontak terarah.
(3) Perubahan kontak selektif terjadi jika anggota sistem sosial terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima/menolak ide baru itu berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan sendiri.
Contoh:
Karya siswa ke institusi lain dan mendapatkan hal-hal baru kemudian diterapkan.

(4) Perubahan kontak terarah atau perubahan terencana adalah perubahan yang disengaja dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem yang bertindak sebagai agen pembaru yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga dari luar.
Contoh:
Kampanye air

(3) Perubahan imanen yang diinduksi, bisa/mungkin terjadi tetapi mustahil ada
Contoh:
Misionaris  masalah desa, tetapi tidak menawarkan perubahan sosial, penduduk sendiri yang merubahnya.

Rogers dan Shoemaker, 1987: 16-20




Perbandingan Pedesaan Indonesia dengan Pedesaan di Negara-negara Lain





BAHAN BACAAN

Agusta, Ivanovich (2007), “Desa Tertinggal di Indonesia, Jurnal, Solidarity, volume 1 Nomor 02, KPM, FEMA-IPB, Bogor

Ali, Medekhan (2006), Orang Desa: Anak Tiri Perubahan, Averroes Press, Malang

Boeke, J.H (1983), Prakapitalisme di Asia, Terjemahan, Sinar Harapan, Jakarta

Budiman, Arief (199 ), Pembagian Kerja secara Seksual, Gramedia, Jakarta

Burger, DH dan Prajudi (1962), Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Djilid 1 dan 2, Pradnjaparamita, Jakarta

Clements, Kevin, P (1999) Teori Pembangunan; Dari Kiri ke Kanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Dharmawan, A.H (2006) Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan, LPPM-IPB, Bogor

Dodik Ridho Nurrochmat (2006), “Desentralisasi Pemerintahan Desa: Menakar Idealitas dan Realitas Politik Lokal”, dalam, Pembaruan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan, Arya Hadi Dharmawan, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM-IPB

Evers, Hans-Dieter (1988), Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern, Terjemahan, Obor, Jakarta

Fukutake, Tadashi (1989), Masyarakat Pedesaan di Jepang, PT Gramedia, Jakarta

Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi (1987), Dilema Perekonomian Desa, Obor, Jakarta

Hoogvelt, Ankie MM (1985), Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Terjemahan, CV Rajawali, Jakarta

Johnson, Doyle Paul (1994), Teori Sosiologi, Klasik dan Modern, Terjemahan, PT Gramedia, Jakarta

Kartodirjo, Sartono (1993), Pembangunan Bangsa, Aditya Media, Yogyakarta

Kartohadikoesoemo, Soetardjo (1965), Desa, Sumur Bandung, Bandung

Kasryno, Faisal (1984), Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Obor, Jakarta

Korten, DC dan Sjahrir (1988), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Terjemahan, Obor, Jakarta

Long, Norman (1987), Sosiologi Pembangunan Pedesaan, Terjemahan, Bina Aksara, Jakarta

Mubyarto (1987), Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Sinar Harapan, Jakarta


Nasikun (1998), “Teori dan Konsep Studi Pedesaan”, Kursus Singkat, PAU-SS-UGM, tanggal 12-31 Agustus,Yogyakarta

Rogers, Everett M dan F Floyd Shoemaker (1987), Masyarakatkan ide-ide Baru, Terjemahan, Usaha Nasional, Surabaya


Sanderson, Stepehen, K (1993), Sosiologi Makro, Terjemahan, CV Rajawali, Jakarta

Sayogyo dan Pujiwati Sayogyo (1989), Sosiologi Pedesaan, jilid I dan Jilid II, Obor, Jakarta

---------------- (1982), Perekonomian Desa, Obor, Jakarta

---------------- (1988), Ekologi Pedesaan, CV Rajawali, Jakarta

Slamet, Ina. E (1965), Pembangunan Masyarakat Desa, Bhratara, Jakarta

Soetomo, Greg (1997), Kekalahan Manusia Petani, Kanisius, Yogyakarta

Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni (1998), Petani dan konflik Agraria, Akatiga, Bandung

Suryo, Djoko (1989), Desa dalam Perspektif Sejarah, PAU-SS-UGM

Sztompka, Piotr (2004), Sosiologi Perubahan Sosial, Terjemahan, Prenada, Jakarta

Tjondronegoro, SMP (1999), Sosiologi Agraria, Penyunting MT Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi, Akatiga, Bandung

------------------ (1999), Keping-keping Sosiologi dari Pedesaan, Dirjen Dikti, DPK, Jakarta

Wertheim, WF (1999), Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Terjemahan, Tiara Wacana, Yogyakarta